• Share it :

Papua Peace Network

Jaringan Damai Papua

Papua Bergolak Dukungan Internasional Kian Bertambah

DIALOG : INDONESIA & WEST PAPUA

HAMPIR tidak dapat ditemukan bahwa pihak Indonesia (Anggota DPR RI, DPD RI, dan institusi lainnya) melakukan otokritik terhadap metode penyelesaian pemerintah Indonesia di dalam konflik Papua. Keterlibatan Internasional dipandang semata-mata sebagai gangguan terhadap kedaulatan Indonesia, tetapi tidak dipahami bahwa dukungan Internasional adalah merupakan produk kegagalan Indonesia menangani masalah Papua sesuai dengan norma-norma Internasional yang mengedepankan perlindungan dan penghargaan pada Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), Demokrasi, Keadilan, dan Perdamaian. Pemerintah tidak pernah berani secara eksplisit menerima kenyataan bahwa masalah yang utama di Papua adalah ketidakmampuannya dan ketidakmauannya untuk menghentikan cara-cara represif dan kekerasan politik di Papua. Karena itu, seperti apa yang diungkapkan oleh profesor Peter King, ahli Papua dan pendukung gerakan Papua Merdeka dalam suatu kesempatan peluncuran bukunya West Papua and Indonesia since Suharto – Independence, Autonomy or Chaos? Menyatakan, adanya dukungan Internasional yang meningkat terhadap masalah Papua. Terdapat aktivitas signifikan di AS dan di belahan benua Eropa, terutama di Inggris.

Jaringan Damai Papua

Pernyataan ini, Peter King ungkapkan pada tahun 2004 silam, kini faktanya, hadir kantor OPM. Saya tetap berkeyakinan kuat bahwa pemerintah pusat di Jakarta tidak pernah tulus untuk membangun Papua. Alasannya, tengok saja sejumlah regulasi dan kebijakan yang mengalir ke Papua tak satupun yang dilaksanakan secara serius, konsisten, dan dipantau secara baik. Jika kita membaca buku Pemetaan Peran & Kepentingan Para Aktor Dalam Konflik di Papua oleh Adriana Elisabeth dkk dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan juga buku karya Bapak Anthonius Ayorbaba, SH, M.Si berjudul THE PAPUA WAY: Dinamika Konflik Laten & Refleksi 10 Tahun Otsus Papua. Maka, pendapat saya, dengan melihat implementasi kebijakan pembangunan lewat semangat UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua selama ini yang belum berjalan baik, lalu dihadirkan Pemekaran dengan regulasi lain, bentuk dua lembaga kultur, Majelis Rakyat Papua (MRP) lagi. Entah bagaimana bentuk Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Apa sebelumnya tidak cepatkah pembangunan, jadi harus ada Percepatan Pembangunan di tanah Papua! Eh, entah apalagi, Presiden janjikan OTSUS PLUS yang drafnya sedang disusun; entah besok OTSUS apa lagi yach!

Moga tak terjadi ‘opini’ saya ini bahwa: kebijakan yang dibuat belakangan ini justru sarat kepentingan yang berpotensi lahirkan konflik berikutnya. Jatuhnya korban rakyat sipil lagi!

Maka, kita rakyat di tanah Papua juga mesti cerdas, baca situasi ini, bisa jadi rakyat Papua lagi di buat “senang sedikit” lalu tertidur lagi saat SDA (Sumber Daya Alam) Papua “dikeruk” baik dengan cara dilebelkan regulasi legal, maupun dirampok secara rakus lagi.

 “Kalau tanya satu persatu orang Papua mayoritas pasti minta Merdeka, bukan Otsus dan Pemekaran. Faktanya demikian! Itu juga kaitan erat dengan realitas pembangunan selama ini! 

Sebuah ironi daerah Papua kaya sumber daya alam (SDA), penduduknya sedikit, mengapa angka kemiskinan di Papua dan Papua Barat yang tertinggi di Negara Republik Indonesia ini. Saya pesimis khusus untuk persoalan pembangunan di Papua, untuk kesejahteraan pribumi Papua dalam ‘bingkai’ Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan punya keyakinan lain, sampai 25 tahun Otsus berakhir kondisinya masih tetap seperti ini.”

Pandangan saya: Hentikan cara-cara represif dan kekerasan politik di Papua serta segera buka Dialog. Dalam catatan pribadinya (Daniel Marthen Duwit).

ZONA DAMAI

VISI : Untuk mendukung konsultasi antar Papua dan membantu Papua menyiapkan proses dialog potensial dengan pemerintah pusat.

MISI : Mewujudkan keadilan yang bermartabat bagi rakyat Papua secara keseluruhan

Buku : Indikator Papua Tanah Damai

Sebuah Buku Saku

"Indikator Papua Tanah Damai"

Versi Masyarakat Papua

Buku ini sengaja Kami terbitkan tetapi bukan sebagai hasil akhir dari proses,diskusi dan dialog tentang Papua tanah damai, melainkan untuk mendorong lebih banyak diskusi pada berbagai level guna memperjelas dan memperkaya konsep Papua tanah damai dan indikator-indikatornya, Buku ini digunakan sebagai bahan tertulis dalam diskusi-diskusi tentang papua tanah damai yang dilaksanakan, Baik dalam maupun di luar tanah Papua. dengan melibatkan banyak orang, Maka upaya mewujutkan Papua Tanah Damai menjadi semua perjuangan besama dari semua pihak. 

Tambahan : Dialog Indonesia - Papua adalah sarana mencapai solusi damai guna mengakhiri konflik antara Pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua. Memperjuangkan penyelesaian konflik di Papua secara adil, damai dan bermartabat, demi mewujudkan keadilan dan kebenaran di atas Tanah Papua. Jaringan Damai Papua.

FAUPD

Forum ini adalah tempat untuk berbagi informasi, gagasan, dan pandangan yang berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik di Tanah Papua secara adil, damai dan bermartabat.

Thaha Alhamid: selama ini kebijakan tentang Papua diterbitkan menggunakan sudut pandang orang Pusat. Forum Akademisi untuk Papua Damai meminta pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla membentuk lembaga khusus yang menangani masalah Papua. Tetapi, tak perlu membuat Undang-Undang khusus. Thaha Alhamid, menilai pemerintah pusat tidak pernah melihat apakah kebijakan yang diterbitkan untuk Papua itu baik atau tidak. Selama ini kebijakan itu digulirkan dengan cara pandang pemerintah pusat.

Akibatnya, sampai sekarang masyarakat Papua tidak merasakan dampak yang signifikan dari pembangunan. Padahal, otonomi khusus Papua sudah belasan tahun dilaksanakan dan menghabiskan puluhan triliun rupiah. Bagi Thaha, pemerintah harus mengerti apa yang dibutuhkan Papua. Selama ini masyarakat Papua kerap dituding separatis, sehingga pemerintah pusat merasa perlu mengirim tentara bersenjata lengkap. Menurut dia, yang diinginkan masyarakat hanya pemenuhan hak-hak masyarakat Papua atas keadilan ekonomi dan sosial.

“Selama ini pemerintah mengerjakan apa yang mereka pikir baik untuk Papua dan mereka tidak bertanya kepada orang Papua. Jokowi-JK harus ubah cara pandang itu, jangan jadikan orang Papua musuh,”.