Papua Bergolak Dukungan
Internasional Kian Bertambah
 |
DIALOG : INDONESIA & WEST PAPUA |
HAMPIR tidak dapat ditemukan
bahwa pihak Indonesia (Anggota DPR RI, DPD RI, dan institusi lainnya) melakukan
otokritik terhadap metode penyelesaian pemerintah Indonesia di dalam konflik
Papua. Keterlibatan Internasional dipandang semata-mata sebagai gangguan
terhadap kedaulatan Indonesia, tetapi tidak dipahami bahwa dukungan
Internasional adalah merupakan produk kegagalan Indonesia menangani masalah
Papua sesuai dengan norma-norma Internasional yang mengedepankan perlindungan
dan penghargaan pada Hak-Hak Asasi Manusia (HAM), Demokrasi, Keadilan, dan
Perdamaian. Pemerintah tidak pernah berani secara eksplisit menerima kenyataan
bahwa masalah yang utama di Papua adalah ketidakmampuannya dan ketidakmauannya
untuk menghentikan cara-cara represif dan kekerasan politik di Papua. Karena
itu, seperti apa yang diungkapkan oleh profesor Peter King, ahli Papua dan
pendukung gerakan Papua Merdeka dalam suatu kesempatan peluncuran bukunya West
Papua and Indonesia since Suharto – Independence, Autonomy or Chaos?
Menyatakan, adanya dukungan Internasional yang meningkat terhadap masalah
Papua. Terdapat aktivitas signifikan di AS dan di belahan benua Eropa, terutama
di Inggris.
 |
Jaringan Damai Papua |
Pernyataan ini, Peter King
ungkapkan pada tahun 2004 silam, kini faktanya, hadir kantor OPM. Saya tetap berkeyakinan kuat
bahwa pemerintah pusat di Jakarta tidak pernah tulus untuk membangun Papua.
Alasannya, tengok saja sejumlah regulasi dan kebijakan yang mengalir ke Papua
tak satupun yang dilaksanakan secara serius, konsisten, dan dipantau secara
baik. Jika kita membaca buku Pemetaan Peran & Kepentingan Para Aktor Dalam
Konflik di Papua oleh Adriana Elisabeth dkk dari Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI), dan juga buku karya Bapak Anthonius Ayorbaba, SH, M.Si
berjudul THE PAPUA WAY: Dinamika Konflik Laten & Refleksi 10 Tahun Otsus
Papua. Maka, pendapat saya, dengan melihat implementasi kebijakan pembangunan
lewat semangat UU Otonomi Khusus (Otsus) Papua selama ini yang belum berjalan
baik, lalu dihadirkan Pemekaran dengan regulasi lain, bentuk dua lembaga
kultur, Majelis Rakyat Papua (MRP) lagi. Entah bagaimana bentuk Unit Percepatan
Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Apa sebelumnya tidak cepatkah
pembangunan, jadi harus ada Percepatan Pembangunan di tanah Papua! Eh, entah
apalagi, Presiden janjikan OTSUS PLUS yang drafnya sedang disusun; entah besok
OTSUS apa lagi yach!
Moga tak terjadi ‘opini’
saya ini bahwa: kebijakan yang dibuat belakangan ini justru sarat kepentingan
yang berpotensi lahirkan konflik berikutnya. Jatuhnya korban rakyat sipil lagi!
Maka, kita rakyat di tanah
Papua juga mesti cerdas, baca situasi ini, bisa jadi rakyat Papua lagi di buat
“senang sedikit” lalu tertidur lagi saat SDA (Sumber Daya Alam) Papua “dikeruk”
baik dengan cara dilebelkan regulasi legal, maupun dirampok secara rakus lagi.
“Kalau tanya satu persatu orang Papua
mayoritas pasti minta Merdeka, bukan Otsus dan Pemekaran. Faktanya demikian!
Itu juga kaitan erat dengan realitas pembangunan selama ini!
Sebuah ironi daerah Papua
kaya sumber daya alam (SDA), penduduknya sedikit, mengapa angka kemiskinan di
Papua dan Papua Barat yang tertinggi di Negara Republik Indonesia ini. Saya
pesimis khusus untuk persoalan pembangunan di Papua, untuk kesejahteraan
pribumi Papua dalam ‘bingkai’ Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan punya
keyakinan lain, sampai 25 tahun Otsus berakhir kondisinya masih tetap seperti
ini.”
Pandangan saya:
Hentikan cara-cara represif dan kekerasan politik di Papua serta segera buka
Dialog. Dalam catatan pribadinya (Daniel Marthen Duwit).
 |
ZONA DAMAI |
VISI : Untuk mendukung
konsultasi antar Papua dan membantu Papua menyiapkan proses dialog potensial
dengan pemerintah pusat.
MISI : Mewujudkan keadilan
yang bermartabat bagi rakyat Papua secara keseluruhan
 |
Buku : Indikator Papua Tanah Damai |
Sebuah Buku Saku
"Indikator Papua Tanah
Damai"
Buku ini sengaja Kami
terbitkan tetapi bukan sebagai hasil akhir dari proses,diskusi dan dialog
tentang Papua tanah damai, melainkan untuk mendorong lebih banyak diskusi pada
berbagai level guna memperjelas dan memperkaya konsep Papua tanah damai dan
indikator-indikatornya, Buku ini digunakan sebagai bahan tertulis dalam diskusi-diskusi
tentang papua tanah damai yang dilaksanakan, Baik dalam maupun di luar tanah
Papua. dengan melibatkan banyak orang, Maka upaya mewujutkan Papua Tanah Damai
menjadi semua perjuangan besama dari semua pihak.
Tambahan : Dialog Indonesia - Papua adalah sarana mencapai solusi damai guna mengakhiri konflik antara Pemerintah Indonesia dan Rakyat Papua. Memperjuangkan penyelesaian konflik di Papua secara adil, damai dan bermartabat, demi mewujudkan keadilan dan kebenaran di atas Tanah Papua. Jaringan Damai Papua.
 |
FAUPD |
Forum ini adalah tempat untuk berbagi informasi, gagasan, dan pandangan yang berkaitan dengan upaya penyelesaian konflik di Tanah Papua secara adil, damai dan bermartabat.
Thaha Alhamid: selama ini
kebijakan tentang Papua diterbitkan menggunakan sudut pandang orang Pusat. Forum Akademisi untuk Papua
Damai meminta pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla membentuk lembaga khusus yang
menangani masalah Papua. Tetapi, tak perlu membuat Undang-Undang khusus. Thaha Alhamid, menilai
pemerintah pusat tidak pernah melihat apakah kebijakan yang diterbitkan untuk
Papua itu baik atau tidak. Selama ini kebijakan itu digulirkan dengan cara
pandang pemerintah pusat.
Akibatnya, sampai sekarang masyarakat Papua tidak
merasakan dampak yang signifikan dari pembangunan. Padahal, otonomi khusus
Papua sudah belasan tahun dilaksanakan dan menghabiskan puluhan triliun rupiah.
Bagi Thaha, pemerintah harus mengerti apa yang dibutuhkan Papua. Selama ini
masyarakat Papua kerap dituding separatis, sehingga pemerintah pusat merasa
perlu mengirim tentara bersenjata lengkap. Menurut dia, yang diinginkan
masyarakat hanya pemenuhan hak-hak masyarakat Papua atas keadilan ekonomi dan
sosial.
“Selama ini pemerintah
mengerjakan apa yang mereka pikir baik untuk Papua dan mereka tidak bertanya
kepada orang Papua. Jokowi-JK harus ubah cara pandang itu, jangan jadikan orang
Papua musuh,”.